Nama Sekretaris OIKN Dicatut dalam Pengurusan Pembebasan Lahan, Bung Josant Ancam Lapor Polisi dan Atasan


Siaran Kabar JAKARTA — Dugaan pencatutan nama Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bimo Adi Nursanthyasto, S.T., M.B.A., mencuat dalam persoalan pengurusan pembebasan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Nama tersebut disebut oleh Enggar Budhi Hutomo, Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pratama pada Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum, dalam komunikasi terkait proses pengajuan pembayaran tanah.


Persoalan itu diungkap tim legal investor dana pembeli lahan awal, Dr. (Hc.) Joko Susanto, setelah pihaknya menerima dokumen somasi terkait kejelasan pengembalian dana yang telah diserahkan kepada Enggar Budhi Hutomo.


Pria yang akrab disapa Bung Josant menegaskan, penyebutan nama pejabat OIKN tersebut berdasarkan komunikasi yang disampaikan Enggar ketika dikonfirmasi pihaknya. Namun, kebenaran mengenai penggunaan nama tersebut maupun keterlibatan pihak-pihak terkait masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.


“Benar, informasi tersebut disampaikan Pak Enggar. Saat kami konfirmasi, beliau mengatakan dalam komunikasinya, ‘Saya coba minta Sekjen OIKN, Pak Bimo, untuk atensi khusus. Kalau bisa atensi khusus, lebih cepat’,” kata Josant, kepada awak media, mengutip isi pesan yang diterimanya dari Enggar, Jumat (20/11/2026)


Menurut Josant, komunikasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pihaknya untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai proses pengurusan pembebasan lahan, kepastian pembayaran, serta kejelasan pengembalian dana.


Dokumen Monitoring Bukan Dokumen Resmi OIKN

Josant juga mengungkapkan adanya dokumen berjudul Bahan Monitoring Status Pengajuan Pembayaran Pengadaan Tanah OIKN, dengan posisi data per 8 Oktober 2026.


Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa bahan monitoring mencakup sembilan berkas pengajuan pembayaran tanah, estimasi nilai pembayaran berdasarkan asumsi luas lahan, serta proyeksi waktu penyelesaian proses.


Namun, dokumen itu secara tegas menyatakan bahwa bahan monitoring tersebut merupakan dokumen internal dan bukan surat, keputusan, rekomendasi, appraisal, ataupun dokumen resmi yang diterbitkan OIKN.


Berdasarkan isi dokumen, tiga berkas atas nama AN, JG, dan AD disebut telah memasuki tahap penerbitan rekomendasi pembayaran. Sementara itu, enam berkas lainnya masih berada dalam tahap evaluasi.


Dokumen tersebut juga mencantumkan proyeksi proses selama 10 hari kerja, terhitung sejak Senin, 5 Oktober 2026, untuk ketiga berkas yang disebut telah memasuki tahap penerbitan rekomendasi pembayaran. Dengan asumsi tidak ada hambatan administratif, tenggat tersebut diproyeksikan jatuh pada Jumat, 16 Oktober 2026.


Adapun estimasi nilai dalam dokumen menggunakan simulasi rata-rata Rp135.000 per meter persegi. Luas lahan atas nama AN dan NA tercatat telah diperbarui menjadi 9.832 meter persegi, sedangkan luas sejumlah bidang lainnya masih menggunakan asumsi sekitar 10.000 meter persegi per berkas.


Josant menekankan, isi dokumen monitoring tersebut perlu diuji dan diklarifikasi kepada pihak berwenang. Keberadaan dokumen itu, menurutnya, tidak dapat serta-merta dijadikan bukti bahwa pembayaran telah disetujui atau bahwa rekomendasi resmi telah diterbitkan OIKN.


Tegaskan Tenggat, Siapkan Laporan Polisi

Josant menyatakan pihaknya tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian. Ia meminta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai dana yang telah diserahkan serta perkembangan proses yang sebelumnya disampaikan kepada pihak kliennya.


“Kalau sampai Jumat tidak ada kejelasan dari waktu yang sudah dijanjikan, kami akan mengirimkan laporan polisi dan pengaduan hukum ke Kementerian PU,” tegas Josant.


Menurutnya, langkah hukum tersebut disiapkan agar persoalan menjadi terang, termasuk untuk menelusuri alur komunikasi, dasar pengurusan pembebasan lahan, status dana, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.


Ia menegaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, persoalan tersebut harus ditangani melalui mekanisme yang berlaku. Pihaknya juga meminta agar nama pejabat atau institusi pemerintah tidak digunakan untuk menimbulkan kesan adanya akses khusus maupun jaminan percepatan proses tanpa dasar yang jelas.


Enggar Mengaku Masih Menunggu Rekomendasi

Saat dikonfirmasi awak media, Enggar Budhi Hutomo memberikan penjelasan mengenai tiga berkas pengajuan pembayaran tanah atas nama JN, AD, dan AN.


Dalam keterangannya melalui pesan, Enggar menyebut pengajuan tersebut mencakup tiga bidang dengan luas keseluruhan sekitar tiga hektare. Ia juga menyampaikan angka pengajuan sebesar Rp200.000 per meter persegi untuk masing-masing bidang yang luasnya diperkirakan sekitar satu hektare.


“Ini proses sedang berjalan,” tulis Enggar.


Ia kemudian menjelaskan, “Itu kan yang diajukan tiga berkas. Atas nama JN, AD, AN.”


Terkait perkembangan proses, Enggar menyatakan masih menunggu rekomendasi sebelum dapat menyampaikan kabar lebih lanjut.


“Saya menunggu rekom turun, Pak, baru bisa sampaikan kabar segera,” tulisnya.


Enggar juga menyampaikan permohonan maaf karena lambat merespons pesan. Ia menyebut sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga respons komunikasinya menjadi lebih lambat, sembari menegaskan bahwa komunikasi telah dilakukan.


Pernyataan Enggar tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan keterangannya kepada awak media, proses yang dimaksud masih berjalan dan ia masih menunggu rekomendasi. Keterangan itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pembayaran telah disetujui atau akan direalisasikan sesuai waktu yang diproyeksikan dalam dokumen monitoring.


OIKN Belum Memberikan Keterangan

Hingga berita ini disusun, pihak Otorita Ibu Kota Nusantara belum berhasil dihubungi untuk dimintai konfirmasi mengenai penyebutan nama Bimo Adi Nursanthyasto, status dokumen monitoring, maupun tahapan resmi pengajuan pembayaran tanah yang dipersoalkan.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama