Siarankabar.com,Jakarta- Terobosan layanan kesehatan dilakukan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat, Demi mempermudah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan layanan medis, Rutan Jakpus menggandeng BPJS Kesehatan untuk memindahkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) WBP ke fasilitas kesehatan Rutan, Jumat (25/09).
Langkah ini membuat akses layanan kesehatan WBP menjadi lebih dekat dan terintegrasi. Warga Binaan tidak perlu lagi mengakses fasilitas kesehatan yang sebelumnya terdaftar di luar Rutan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Pemindahan faskes dilakukan secara bertahap melalui penyesuaian data kepesertaan WBP bersama BPJS Kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, pemberian obat hingga tindak lanjut medis kini dapat dikoordinasikan melalui fasilitas kesehatan di lingkungan Rutan.
Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Sumaryo mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen menghadirkan pelayanan yang cepat dan mudah bagi WBP.
“Pemindahan Faskes ini merupakan langkah konkret untuk mempermudah Warga Binaan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan terdaftar pada Faskes Rutan, proses pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terkoordinasi,” ujar Sumaryo, pada Jum'at ( 25/9 ).
Ia menegaskan, kesehatan WBP menjadi bagian penting dalam proses pembinaan. Karena itu, akses pelayanan kesehatan harus terus diperkuat agar kebutuhan medis Warga Binaan dapat ditangani secara berkelanjutan.
“Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memberikan kepastian dan kemudahan bagi Warga Binaan. Sinergi dengan BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang efektif dan terintegrasi,” tambahnya.
Sinergi Rutan Jakpus dan BPJS Kesehatan tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan bagi WBP.
Dengan faskes yang berada di lingkungan Rutan, proses pelayanan diharapkan berlangsung lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi.
Rutan Kelas I Jakarta Pusat pun menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang humanis dan responsif, sekaligus memastikan hak Warga Binaan atas pelayanan kesehatan tetap terpenuhi selama menjalani masa pembinaan. (Ragil).
