Siaran Kabar - Di atas kertas, mereka adalah pilar penegak hukum yang menjaga marwah keadilan. Namun, jika kita mengupas lapisan demi lapisan, yang tersaji justru sebuah pertunjukan yang lebih mirip dengan geng-geng yang sedang berebut teritorial.
Selamat datang di babak Civil War, di mana hukum di negeri ini bukan lagi soal kebenaran, melainkan soal siapa yang paling cepat menekan pelatuk sebelum ia ditembak lebih dulu.
Kita tidak sedang menyaksikan penegakan hukum. Kita sedang menyaksikan sebuah kartel antar-institusi.
Pola yang Terbaca: Sandera Membalas Sandera
Tiga tahun terakhir bukan sekadar kebetulan. Ini adalah pola. Sebuah koreografi busuk yang dimainkan dengan sangat rapi.
Mei 2024: Densus 88 yang menguntit Jampidsus justru balik dikepung oleh Intelijen TNI.
Agustus 2025: Polda mencoba masuk, rumah Jampidsus diblokir.
Juli 2026: Polda menyisir kafe yang terafiliasi dengan Jampidsus, rumah sang Jaksa langsung dipagari laras panjang.
Tiga kali berulang. Mengapa?
Karena setiap lembaga kini memiliki "lemari rahasia" yang penuh dengan tengkorak skandal korupsi. Mereka semua memegang file rahasia satu sama lain. Mereka saling tahu siapa bermain apa, siapa menerima berapa, dan di mana aset itu disembunyikan.
Namun, tidak ada yang berani menyerang secara total. Mengapa? Karena mereka semua berada dalam satu perahu yang sama-sama bocor. Mereka saling sandera.
Pergerakan menangkap koruptor kini bukan lagi tentang nurani, melainkan tentang momen. Ketika Kejaksaan Agung sedang menanjak menangani perkara besar yang mengusik kenyamanan pihak lain, kubu sebelah akan menyerang balik lewat pintu belakang. Begitu pun sebaliknya. Ketika kubu sebelah mencoba unjuk gigi dengan kasus baru, instrumen hukum akan diarahkan untuk memukul balik ke arah jantung mereka.
"Hukum tidak pernah benar-benar tegak. Hukum sedang disetir oleh tangan-tangan yang paling kotor di balik meja negosiasi."
Hukum sebagai Alat Perlindungan, Bukan Keadilan
Mari bicara jujur. KPK, Polri, dan Kejaksaan sudah lama terbelah oleh loyalitas sektoral dan kepentingan elit. Ketika salah satu lembaga mulai "lancang" mengusik kepentingan pihak lain, maka "alat" penegakan hukum akan diaktifkan untuk melakukan sabotase.
Bagi mereka, kasus korupsi hanyalah mata uang. Ia dipakai untuk tawar-menawar, diredam untuk perlindungan, atau diledakkan untuk menjatuhkan lawan politik. Korupsinya dilindungi, sementara pemberantasan korupsinya dijadikan kedok untuk menghabisi saingan.
Hasilnya? Rakyat hanya menjadi penonton yang disuguhi drama adu laras panjang di depan rumah dinas. Kita melihat kepolisian dan kejaksaan—dua lembaga yang seharusnya berdiri di barisan depan—malah sibuk saling telanjang di depan publik, menelanjangi borok satu sama lain sembari membiarkan koruptor sebenarnya tertawa puas di balik meja.
Siapa yang Menyetir?
Ketika prajurit TNI harus turun tangan mengawal rumah jaksa, ketika polisi harus menyatroni markas polisi lainnya demi mengejar jejak aliran dana, kita tahu bahwa kendali hukum kita sudah lepas.
Ada tangan-tangan tak kasat mata yang menyetir kapan hukum harus tajam, dan kapan hukum harus pura-pura buta. Mereka tidak takut pada undang-undang, mereka hanya takut pada keseimbangan kekuatan yang rusak. Inilah Civil War yang sesungguhnya. Perang antar-institusi demi melindungi "kue" masing-masing, sementara keadilan hanya menjadi tumbal di tengah jalan.
Negara ini tidak sedang kekurangan undang-undang. Kita kekurangan penegak hukum yang tidak saling menyandera. Selama skandal korupsi di internal lembaga masih menjadi senjata untuk saling memeras, maka selamanya pula, hukum hanya akan menjadi alat untuk melindungi para maling, dan kita—rakyat—tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.
Sampai kapan sandiwara ini akan terus dimainkan?
(Opini tokoh pemerhati hukum/SK)
