Tapteng // Siarankabar.com– Kemarahan rakyat akhirnya meledak. Ratusan warga Kecamatan Barus turun ke jalan secara massal dan menolak keras kedatangan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) di simpang empat Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sabtu (3/1/2025).
Aksi ini dipicu keputusan kontroversial Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang dinilai tidak berkeadilan terkait penonaktifan Kepala Desa Ujung Batu. Sosok kepala desa tersebut justru dikenal warga sebagai pemimpin yang paling nyata hadir bersama rakyat saat bencana banjir melanda wilayah Barus.
Warga menilai keputusan Bupati Tapteng telah melukai nurani dan rasa keadilan masyarakat. Saat banjir merendam rumah, sawah, dan ladang, warga berjuang menyelamatkan keluarga dan harta benda. Namun, menurut warga, Bupati dan Camat Barus nyaris tidak terlihat di lapangan. Ironisnya, kepala desa yang turun langsung membantu rakyat justru dinonaktifkan.
“Ini logika terbalik! Kepala desa kami selalu bersama kami siang malam saat banjir. Camat dan Bupati tidak pernah hadir. Tapi yang dipecat justru kepala desa kami!” teriak warga serentak dengan emosi meledak-ledak.
Aksi penolakan berlangsung panas. Massa membentangkan spanduk kecaman bertuliskan “KAMI MASYARAKAT DESA UJUNG BATU MENOLAK PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KAMI”. Bahkan, warga secara terbuka menyatakan penolakan terhadap kedatangan orang nomor satu di Tapteng itu ke wilayah Kota Barus.
Kekecewaan warga tak terbendung. Dalam aksi tersebut, sejumlah warga melontarkan jeritan putus asa kepada Presiden Republik Indonesia.
"Pak Presiden, tolong kembalikan kepala desa kami. Kepala desa kami yang terbaik dan sangat menyayangi kami,” teriak Hadiba Situmeang, salah seorang warga Desa Ujung Batu.
Hadiba juga menggambarkan kondisi pascabencana yang masih memprihatinkan.
"Bencana telah menghancurkan segalanya. Rumah hancur, sawah dan ladang tergenang, ternak hanyut diterjang banjir,” sambungnya.
Warga menyebut penanganan bencana di Kecamatan Barus berjalan lambat, tidak terkoordinasi, dan terkesan diabaikan. Pemerintah daerah dinilai gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap rakyat, namun justru sibuk mengambil keputusan politik yang melukai masyarakat.
“Bupati Tapteng tidak usah lagi datang ke Barus. Kami menolaknya. Tidak ada gunanya lagi, di mana selama ini?” ujar Ramlan Manullang, warga lainnya.
Penonaktifan Kepala Desa Ujung Batu dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap pemimpin desa yang berpihak pada rakyat. Warga juga menilai hal ini sebagai bukti bahwa pemerintah daerah lebih nyaman bekerja dari balik meja ketimbang turun langsung ke lapangan saat rakyat dilanda bencana.
Hingga aksi berlangsung, Bupati Tapteng dan Camat Barus belum memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Sikap diam ini justru semakin memperkuat kemarahan warga dan memperdalam krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan daerah.
Aksi ratusan warga Barus ini menjadi peringatan keras: rakyat tidak lagi mau dipimpin oleh pejabat yang hanya hadir saat seremonial, namun menghilang saat bencana, lalu berani menghukum mereka yang benar-benar bekerja.
🖍️Penulis: S Lahagu
💻Editor: Bung Meiji
