Medan, Siarankabar – Acara silaturahmi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dengan insan pers pada Senin (25/8/2025) di Aula Tengku Rizal Nurdin berujung pada polemik dan memicu kemarahan besar kalangan media.
Alih-alih menjadi ajang merangkul seluruh media, acara ini justru dinilai eksklusif karena hanya mengundang 104 pimpinan redaksi dan sejumlah kecil ketua organisasi pers. Kebijakan tersebut menimbulkan dugaan adanya upaya memecah belah komunitas media yang selama ini kondusif di lingkungan Pemprov Sumut.
Sejumlah wartawan senior bahkan mencurigai bahwa niat baik Gubernur telah dibajak oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sumut, Erwin Harahap. "Ini jelas ulah Kadis Kominfo," ujar seorang pimpinan redaksi media daring di salah satu kafe di Medan, yang meminta namanya dirahasiakan.
Alasan 104 Kursi Dinilai Mengada-ada
Seorang anggota Satpol PP yang hadir di lokasi menyebut pembatasan undangan terjadi karena aula hanya memiliki kapasitas 104 kursi. Namun, alasan ini dengan cepat dimentahkan para jurnalis.
"Alasan itu tidak masuk akal. Jika niat silaturahmi benar, sekelas Gubernur pasti bisa menambah kursi atau memilih tempat yang lebih besar. Ini jelas taktik diskriminatif," tegas salah satu pimpinan redaksi.
Aksi Balasan: Sorotan ke Proyek Mangkrak
Kemarahan insan pers Sumut tak berhenti pada isu undangan. Mereka sepakat mengawal kembali sejumlah proyek kontroversial era Bobby Nasution saat menjabat Wali Kota Medan, seperti:
1. Proyek lampu pocong,
2. Jalan marmer,
3. Revitalisasi Lapangan Merdeka,
4. Proyek kebun bunga,
5. Islamic Center,
6. Hingga renovasi Stadion Teladan.
Desakan ke KPK
Insan pers mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan memeriksa Bobby Nasution terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi selama menjabat.
"Ini bentuk perlawanan sekaligus komitmen kami untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah," tegas salah seorang jurnalis senior.
Dengan adanya dugaan kesengajaan dari Kadis Kominfo, Erwin Harahap, acara silaturahmi ini justru berbalik menjadi bumerang. Media yang selama ini bersikap kritis kini bersatu menuntut keadilan dan mengawal kebijakan Pemprov Sumut ke depan. (Red/Tim)
Editor: Bung Meiji
