Siaran Kabar |MEDAN, 20 JUNI 2026 — Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Medan menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional atau BGN yang sedang melakukan evaluasi, audit, dan penataan kembali Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Ketua Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan, Putera Chairul Hady Siregar, S.H., menegaskan bahwa audit MBG harus dipahami sebagai langkah perbaikan, bukan sebagai alasan untuk melemahkan atau menghentikan program yang sangat dibutuhkan peserta didik.
“Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan mendukung audit BGN terhadap dapur SPPG dan pelaksanaan MBG. Namun kami berharap audit ini benar-benar murni untuk memperbaiki sistem, bukan menjadi alasan untuk mengurangi manfaat bagi anak-anak,” ujar Putera.
Menurut Putera, MBG adalah program besar dan mulia yang harus terus dilanjutkan dengan tata kelola yang lebih baik. Karena itu, evaluasi BGN harus menghasilkan sistem yang lebih rapi, mulai dari pendataan penerima manfaat, kelayakan dapur, keamanan pangan, kualitas menu, distribusi, hingga pengawasan di sekolah dan madrasah.
Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan menyampaikan beberapa masukan teknis kepada BGN. Pertama, audit dapur SPPG harus memiliki indikator yang jelas, seperti kebersihan dapur, air bersih, alat masak yang aman, penyimpanan bahan makanan, tenaga masak, kendaraan distribusi, ketepatan waktu, sertifikasi halal, izin higiene sanitasi, serta laporan keluhan dari sekolah.
Putera juga mengusulkan agar hasil audit dapur dibuat dalam tiga kategori, yaitu hijau untuk dapur yang layak beroperasi, kuning untuk dapur yang perlu pembinaan, dan merah untuk dapur yang harus dihentikan sementara sampai memenuhi standar.
Kedua, audit tidak boleh hanya memeriksa dokumen. BGN perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dapur, proses distribusi, sekolah penerima, dan makanan yang sampai kepada peserta didik.
Ketiga, sekolah dan madrasah harus dilibatkan dalam pengawasan. Kepala sekolah, guru UKS, guru pendamping, dan komite sekolah perlu diberi ruang untuk melaporkan jika ada makanan terlambat, basi, porsi tidak sesuai, menu tidak layak, atau keluhan dari peserta didik.
“Sekolah jangan hanya dijadikan tempat menerima makanan. Sekolah harus menjadi bagian dari sistem pengawasan. Kalau ada masalah, sekolah harus punya jalur cepat untuk melapor dan laporan itu harus segera ditindaklanjuti,” tegas Putera.
Majelis Pendidikan juga meminta agar data penerima manfaat diperbaiki bersama satuan pendidikan. Penentuan penerima MBG harus melihat kondisi nyata peserta didik dan keluarganya, bukan hanya berdasarkan wilayah, status sekolah, atau besar kecilnya jumlah siswa.
Putera menegaskan, anak-anak yang membutuhkan MBG tidak hanya berada di daerah 3T. Di kota besar seperti Medan, masih banyak peserta didik dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang juga sangat membutuhkan dukungan gizi.
“Daerah 3T memang harus diprioritaskan, tetapi anak-anak rentan di kota besar juga jangan ditinggalkan. Sekolah besar juga jangan langsung dianggap mampu. Yang harus dilihat adalah kondisi ekonomi peserta didiknya,” ujarnya.
Majelis Pendidikan juga menilai bahwa kantin sekolah dapat menjadi salah satu opsi pelaksanaan MBG, terutama bagi sekolah atau madrasah dengan jumlah peserta didik besar. Namun, kantin tersebut harus diaudit, dibina, dan ditingkatkan standarnya menjadi kantin sehat atau dapur sekolah MBG.
Selain itu, Putera meminta agar keamanan pangan menjadi perhatian utama. Setiap makanan yang diberikan kepada peserta didik harus aman, halal, bergizi, layak, tepat waktu, dan sesuai standar kesehatan.
“Bagi kami, MBG tidak cukup hanya dibagikan. MBG harus aman, halal, bergizi, layak, tepat waktu, dan membahagiakan anak-anak,” kata Putera.
Putera menambahkan, keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pendidikan, seperti meningkatnya kehadiran siswa, konsentrasi belajar, semangat sekolah, status gizi, dan perilaku hidup sehat.
“Al Washliyah tidak pernah mendidik anak berdasarkan status ekonomi orang tuanya. Selagi dia anak bangsa, maka dia berhak memperoleh pendidikan yang baik, perhatian yang layak, dan dukungan gizi yang tepat,” ujarnya.
Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan berharap BGN menjadikan audit ini sebagai jalan untuk memperbaiki MBG ke depan. Perbaikan harus mencakup data penerima manfaat, kualitas dapur, keamanan makanan, distribusi, pelibatan sekolah, pengawasan publik, dan perlindungan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.
“Masukan kami sederhana: MBG harus tetap dilanjutkan, tetapi harus ditata lebih baik. Audit harus murni untuk memperbaiki, bukan untuk menghentikan harapan anak-anak. Sekolah swasta dan madrasah juga jangan diabaikan, karena di sana banyak anak-anak dari keluarga sederhana mendapatkan pendidikan,” tegas Putera.
Putera menutup dengan menyatakan bahwa Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan siap mendukung BGN, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait dalam memperbaiki tata kelola MBG, termasuk melalui penyediaan data peserta didik, pemetaan satuan pendidikan, pengawasan sekolah, dan evaluasi pelaksanaan MBG.
“Pendidikan yang kuat harus ditopang oleh gizi yang tepat. Anak yang sehat akan lebih siap belajar, lebih semangat datang ke sekolah, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Karena itu, MBG harus menjadi program yang aman, terukur, tepat sasaran, dan berkeadilan,” tutup Putera.
