Siaran Kabar | MERANGIN, 7 Mei 2026 – Publik dikejutkan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Modern Darul Hijroh, Kabupaten Merangin. Indikasi kuat terjadinya dugaan “kongkalikong” atau permainan anggaran mencuat setelah dana pemeliharaan sekolah dinyatakan telah terealisasi, namun kondisi fisik bangunan justru terlihat memprihatinkan.
Anggaran mencapai ratusan juta
Berdasarkan data yang dihimpun, total Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2025 yang diterima SMP IT Modern Darul Hijroh mencapai Rp148.500.000.
Dari jumlah tersebut, terdapat alokasi khusus untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang terbagi dalam dua tahap, yakni:
Tahap I : Rp10.353.420
Tahap II : Rp8.270.410
Total dana pemeliharaan yang telah dialokasikan mencapai Rp18.623.830.
Namun ironisnya, meski anggaran tersebut tercatat telah direalisasikan dalam laporan pertanggungjawaban, kondisi sekolah masih jauh dari kata layak. Sejumlah fasilitas tampak rusak dan terbengkalai, mulai dari jendela pecah, plafon rusak, hingga berbagai kerusakan ringan lainnya yang belum juga diperbaiki.
Kepala sekolah mengaku tidak tahu
Sorotan tajam kini mengarah kepada Kepala Sekolah SMP IT Modern Darul Hijroh, Yulia Maryani. Saat dikonfirmasi terkait realisasi dan pertanggungjawaban dana pemeliharaan tersebut, Yulia Maryani disebut mengaku “tidak tahu apa-apa” mengenai alur penggunaan anggaran yang telah dicairkan.
Pernyataan tersebut dinilai semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan sekolah.
Pungutan SPP tinggi, fasilitas minim
Selain persoalan dana BOS, masyarakat juga mempertanyakan besarnya pungutan SPP yang dibebankan kepada wali murid setiap bulan.
Berdasarkan keterangan sejumlah orang tua siswa, biaya SPP di sekolah tersebut berkisar antara Rp600.000 hingga Rp750.000 per bulan.
Dengan nominal sebesar itu, para wali murid menilai pihak sekolah seharusnya mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan nyaman. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang sebaliknya.
Desak audit menyeluruh
Masyarakat serta pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan mendesak agar pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Kami berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Inspektorat, dan BPK segera melakukan audit menyeluruh. Bukan hanya dana pemeliharaan, tetapi seluruh pos anggaran agar jelas ke mana perginya uang negara tersebut,” ujar salah satu pihak.
Mereka juga meminta Bupati Merangin dan Gubernur Jambi untuk tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
“Sekolah adalah tempat menentukan masa depan bangsa. Jangan biarkan pendidikan dikorupsi dan fasilitas sekolah dibiarkan rusak,” tegasnya. (Hirian Hidayat/Kaperwil Jambi)
