Tapteng | siarankabar.com - Lebih dari satu bulan setelah banjir dan longsor melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, penderitaan warga Kecamatan Barus belum juga berakhir. Di tengah gencarnya publikasi bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, warga Barus justru mengaku hampir tidak merasakan kehadiran negara secara nyata.
Kesenjangan antara narasi resmi pemerintah dan kondisi lapangan kini memunculkan pertanyaan serius tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Pemerintah daerah dinilai gagal memastikan distribusi bantuan yang adil dan merata kepada seluruh wilayah terdampak bencana.
Sejumlah warga Barus menyampaikan bahwa hingga kini mereka masih hidup dalam keterbatasan. Rumah rusak belum tertangani, kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara berkelanjutan, dan pemulihan ekonomi nyaris tidak berjalan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan citra penanganan bencana yang ditampilkan pemerintah daerah ke publik.
“Bantuan terlihat ramai di pemberitaan, tetapi kami di sini hampir tidak merasakannya,” kata seorang warga Barus, Senin (29/12/2025).
Situasi tersebut memunculkan sorotan tajam: jika bantuan benar-benar tersedia dalam jumlah besar, mengapa Barus nyaris tak tersentuh? Pertanyaan ini kian relevan karena hingga lebih dari satu bulan pascabencana, tidak terlihat upaya penanganan terstruktur dan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Sorotan semakin menguat setelah terungkap bahwa Camat di wilayah terdampak disebut tidak pernah turun langsung ke lapangan selama satu bulan penuh sejak bencana terjadi. Tidak ada pendataan menyeluruh, tidak ada laporan terbuka kepada publik, dan tidak ada kehadiran aparatur pemerintahan di tengah masyarakat yang sedang berada dalam kondisi darurat.
Dalam sistem pemerintahan daerah, camat merupakan ujung tombak pelayanan sekaligus perpanjangan tangan bupati.
Ketidakhadiran aparatur kecamatan dalam situasi bencana dinilai bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan indikasi gagalnya komando dan pengawasan dari kepala daerah.
Ironi penanganan bencana di Barus semakin mencolok ketika bantuan justru datang dari pihak yang tidak lagi memegang kewenangan eksekutif.
Mantan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani bersama Rahmansyah Sibarani, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, turun langsung ke lokasi bencana dan menyalurkan bantuan kepada warga.
Kehadiran mereka mendapat respons positif dari masyarakat, namun sekaligus mempertegas absennya pemerintah daerah yang secara hukum dan politik memikul tanggung jawab utama penanganan bencana.
Fakta ini menjadi kontras tajam: yang berwenang tidak hadir, yang tidak berwenang justru bekerja.
Pengamat kebijakan publik menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Penanganan bencana, menurut mereka, tidak dapat digantikan oleh pencitraan media atau seremonial bantuan.
Yang dibutuhkan adalah kehadiran fisik, pendataan riil, serta distribusi bantuan yang transparan dan adil.
Masyarakat Barus pun menyatakan kekecewaan karena merasa diperlakukan tidak setara dibanding wilayah lain di Tapanuli Tengah. Padahal, secara administratif dan historis, Barus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kabupaten tersebut.
“Bencana seharusnya menjadi momen hadirnya negara, bukan justru memperlihatkan siapa yang ditinggalkan,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum memberikan penjelasan resmi terkait tudingan ketimpangan distribusi bantuan maupun absennya aparatur kecamatan di wilayah terdampak.
Krisis di Barus kini tidak lagi sekadar soal bencana alam, tetapi telah berkembang menjadi ujian serius terhadap kepemimpinan, tanggung jawab, dan keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyatnya sendiri.
(SL)
💻Editor: Meijieli Gulo
