Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

iklan

iklan

Indeks

Aktivis Sumut Desak Presiden Tindak Tegas PT ANJA Binanga dan PT First Resources - siarankabar

10/20/2025 | 09:19 WIB | 0 Views Last Updated 2025-10-20T02:19:20Z


Medan, Siarankabar.com — Aktivis Sumatera Utara, Ismail Siregar, mendesak Presiden Republik Indonesia agar menindak tegas dan memberikan efek jera terhadap PT Austindo Nusantara Jaya Agri Binanga (ANJA Binanga) dan PT First Resources (FR) yang dinilai telah melakukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan lahan di wilayah Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.

Desakan tersebut disampaikan Ismail pada Minggu (19/10/2025), setelah muncul dugaan bahwa seorang manajer kebun ANJA Binanga/FR bermarga Matondang memposting video di akun TikTok bernama Stondang, yang memperlihatkan dirinya memberikan arahan kepada beberapa oknum TNI dan Polri untuk menjaga kebun kelapa sawit perusahaan tersebut.

Menurut Ismail, sebagian lahan yang dikelola oleh ANJA Binanga/FR telah dipasangi plang Satgas Pengendalian Kawasan Hutan (PKH) karena berada di kawasan hutan negara.
“Seharusnya lahan itu disita oleh negara karena jelas berada di kawasan hutan,” tegasnya.

Ismail menilai tindakan tersebut bertentangan dengan semangat Satgas PKH yang dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Semoga Kepala Kejaksaan Agung RI dan Ketua KPK RI tidak bersikap seperti itu,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Ismail menyebut bahwa PT ANJA Binanga telah beroperasi sekitar 39 tahun di wilayah Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, namun hingga kini plasma bagi masyarakat sekitar belum pernah disalurkan.

“Atas dasar itu, sebanyak 25 kepala desa di Kecamatan Huristak telah membuat kesepakatan untuk menuntut hak plasma dan ganti rugi atas lahan masyarakat Desa Pasir Pinang seluas sekitar 344 hektar yang belum dibayar,” ungkapnya.

Ismail juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam peralihan saham sebesar 95 persen dari PT ANJA ke PT First Resources pada tahun 2025. Ia menilai proses tersebut menyisakan banyak pelanggaran, mulai dari pajak jual-beli saham hingga pengelolaan lahan yang bukan Hak Guna Usaha (HGU).

“Hal ini telah menimbulkan keresahan dan kontroversi di tengah masyarakat sekitar,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, PT First Resources yang dipimpin Clianra Pagiono merupakan perusahaan agroindustri kelapa sawit yang berkantor pusat di Singapura. Hingga akhir tahun 2023, perusahaan ini diketahui menguasai kebun sawit di Indonesia dengan total luas mencapai 213.421 hektar.

Namun, masyarakat menilai perusahaan tersebut belum menghargai kearifan lokal dan hak-hak masyarakat di wilayah Padang Lawas, khususnya Kecamatan Huristak.


Penulis: SPT/Ismail

💻 Editor: Meiji Gulo

×