KOTA TANGERANG, Siarankabar – Ratusan jurnalis dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aksi Wartawan dan LSM Tangerang Raya Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Satpol PP Kota Tangerang, Rabu (13/8/2025).
Aksi yang diwarnai orasi dengan mobil komando, poster, dan spanduk itu kemudian berlanjut ke Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang. Para peserta menilai kinerja Satpol PP, khususnya bidang Penegakan Hukum Daerah (Gakumda), tidak transparan dan lamban menangani bangunan tanpa PBG.
Koordinator aksi, Syamsul Bahri (Ketua GWI DPD Banten sekaligus Pimred Focusflash), menegaskan pentingnya penerapan UU Pers No.40/1999 dan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14/2008.
"Demokrasi terancam ketika lembaga pemerintah membatasi ruang gerak jurnalis. Satpol PP harus transparan dan melayani rakyat," ujarnya.
Senada, Ketua LSM Geram Kota Tangerang Slamet Widodo alias Romo menuding Satpol PP membiarkan pelanggaran dan hanya menindak pihak lemah. Ia mendesak pencopotan Kasatpol PP, Kabid, dan Kasie Gakumda.
Sekjen GWI Kota Tangerang Coki Siregar juga mengecam sikap diam Satpol PP dan menuntut penghentian pungli serta respons cepat terhadap laporan masyarakat.
Enam Tuntutan Aksi:
1. Copot Kasatpol PP, Kabid, dan Kasie Gakumda.
2. Tindak tegas pelaku usaha dengan bangunan tanpa izin resmi.
3. Pastikan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara terbuka.
4. Jalankan Perda secara profesional.
5. Kembalikan fungsi utama Satpol PP dalam penegakan Perda dan perlindungan masyarakat.
6. Hentikan permainan oknum petugas yang tidak netral.
Perwakilan massa sempat melakukan mediasi di Gedung Walikota, namun tidak bertemu Walikota dan hanya diterima Asda I. Pertemuan lanjutan direncanakan setelah 20 Agustus 2025.
Aksi damai ini diikuti berbagai organisasi, di antaranya GWI, Akrindo, LSM Geram, BP2A2N, PKN, Aliansi Indonesia, Garuda, Investigasi Negara, Pewarna, KGI-ai, serta ratusan jurnalis dari berbagai media.
Editor: Meijieli Gulo
