Medan, Siarankabar – Gerakan Mahasiswa Bersuara Sumut kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jumat (29/8/2025) pukul 14.46 WIB. Aksi ini diwarnai penyampaian sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Sejak siang hari, aparat kepolisian bersama Satpol PP terlihat mengamankan lokasi untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu, termasuk tunjangan gaji DPR, kebijakan yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat, serta persoalan lingkungan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Berikut 11 tuntutan yang disampaikan para mahasiswa:
1. Menolak konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Desa Natinggir, Kabupaten Toba.
2. Menolak dan meminta peninjauan kembali terkait tunjangan DPR.
3. Meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru di Indonesia.
4. Menolak pembahasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
5. Menolak pembahasan RKUHP yang dinilai tidak komprehensif dan transparan.
6. Mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
7. Mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
8. Menolak adanya penulisan ulang sejarah.
9. Menolak pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat ke Indonesia sebesar 0%.
10. Mengevaluasi kinerja Kapolda dan jajaran terkait tindakan represif terhadap masyarakat.
11. Mendesak DPR mengesahkan UU Perbatasan Uang Wakartal yang sudah empat tahun tidak digubris.
Mahasiswa berharap seluruh tuntutan tersebut segera dibahas dalam sidang DPRD Sumut.
Menariknya, aksi ini juga mendapat dukungan dari komunitas ojek online (ojol) di Sumut. Mereka hadir di lokasi dan membagikan roti serta minuman kepada para mahasiswa yang tengah berorasi.
📝Editor: Meijieli Gulo
