Tapteng | siarankabar.com - Lemahnya pemerintah hingga Penderitaan masyarakat Desa Sihapas, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Desa Lumut nauli kian memuncak akibat lambannya penanganan jembatan putus pasca bencana yang hingga kini tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. 24 maret 2026
Jembatan yang seharusnya menjadi akses vital masyarakat justru dibiarkan terbengkalai, seolah tidak menjadi prioritas, meski dampaknya telah melumpuhkan kehidupan warga secara menyeluruh.
Putusnya jembatan tersebut bukan hanya memutus akses jalan, tetapi juga memutus urat nadi perekonomian masyarakat yang bergantung pada hasil bumi dan perkebunan sawit.
Akibatnya, warga kini kesulitan mengangkut hasil kebun, mengalami kerugian besar, bahkan terancam kehilangan sumber penghasilan utama mereka.
Ketua DPD Desa Sihapas, Dey Marianus Gulo, dengan tegas menyatakan bahwa kondisi ini merupakan bentuk nyata kelalaian pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat.
Ia menilai, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Warga Desa Sihapas, Damianus Waruwu, menyebut kondisi ini sudah tidak manusiawi karena masyarakat dipaksa bertahan dalam keterbatasan tanpa kepastian solusi.
Menurutnya, pemerintah terkesan tutup mata terhadap penderitaan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada akses jembatan tersebut.
Yaaro Ndaha yang juga warga desa sihapas menilai lambannya respons pemerintah sebagai bentuk ketidak pedulian yang nyata terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat.
Dalam kondisi terdesak, dua kepala desa bersama warga setempat terpaksa membangun jembatan darurat menggunakan batang pohon kelapa demi menjaga roda ekonomi tetap berjalan.
Namun ironisnya, jembatan darurat tersebut sangat tidak layak, licin, rapuh, dan kapan saja bisa memakan korban jiwa.
Warga menyebut, mereka dipaksa memilih antara tidak makan atau mempertaruhkan nyawa saat melintas demi mengeluarkan hasil kebun mereka.
Situasi ini dinilai sebagai kondisi darurat yang seharusnya ditangani secara cepat, bukan dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
Masyarakat mendesak Bupati Tapanuli Tengah dan Gubernur Sumatera Utara untuk segera turun langsung ke lokasi, bukan sekadar memberi janji tanpa realisasi.
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, warga menyatakan siap turun ke jalan dan melakukan aksi besar sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan.
Warga menegaskan, jika pemerintah terus abai, maka kepercayaan masyarakat akan runtuh, dan ini menjadi bukti bahwa rakyat kecil masih belum menjadi prioritas dalam pembangunan.
(S Lahagu)
