MEDAN //siarankabar.com – ISLAH Kota Medan menyatakan dukungan penuh kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, atas langkah pemerintah kota dalam menata aktivitas perdagangan di kota besar yang multikultural ini. Dukungan itu disampaikan menyusul polemik yang muncul seputar terbitnya Surat Edaran Wali Kota Nomor 500-7.1/1540 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal di wilayah Kota Medan.
Surat Edaran yang diterbitkan pada 13 Februari 2026 tersebut sempat menuai reaksi dari sebagian warga dan organisasi masyarakat akibat dianggap sebagai larangan terhadap pedagang komoditas non-halal, terutama yang menjual daging babi. Argumen itu memicu protes karena ditafsirkan bisa berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha para pedagang sekaligus mengkhawatirkan sentimen identitas di tengah keberagaman masyarakat Medan.
Namun, Pemerintah Kota Medan melalui jajarannya menegaskan bahwa kebijakan itu bukan pelarangan berdagang, melainkan upaya penataan agar aktivitas perdagangan berjalan tertib, sehat, dan kondusif. Pemerintah juga menyiapkan lokasi berjualan khusus di pasar yang telah diatur pengelolaannya serta memberikan insentif pembebasan retribusi bagi pedagang yang ikut menempati lokasi tersebut.
Dalam pernyataannya kepada media, Wali Kota Medan menegaskan bahwa tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menjaga ruang publik tetap bersih, mengatur lokasi yang tidak mengganggu fasilitas umum seperti rumah ibadah dan sekolah, serta menjaga keharmonisan sosial di tengah komunitas masyarakat yang beragam. Pemkot juga membuka ruang komunikasi agar isi kebijakan bisa dipahami secara utuh dan meminimalkan kesalahpahaman.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Ikatan Silaturahim Hafizh Hafizhah Kota Medan menyatakan sikap mendukung Pemerintah Kota Medan untuk terus memperkuat ketertiban perdagangan di Kota Medan tanpa mengurangi hak warga untuk mencari nafkah. Dalam pernyataannya, ISLAH menilai bahwa langkah penataan yang dilakukan merupakan bentuk kepemimpinan responsif yang diperlukan di kota dengan beragam latar budaya, agama, dan etnis seperti Medan.
“Kami mendukung Wali Kota Medan dalam upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Menata lokasi perdagangan agar tidak menimbulkan gesekan tidak berarti menghilangkan ruang usaha, tetapi justru memberikan kepastian bagi para pedagang,” ujar Ketua ISLAH Kota Medan Mudhofir Hawari Azizi S.Pd.
Pernyataan ini menunjukkan kesadaran kolektif bahwa tata kelola publik yang baik dapat memperkuat kehidupan sosial yang rukun dan inklusif.
Dengan dukungan seperti ini, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus berkolaborasi mencari solusi terbaik yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat majemuk Medan. (Septian/AH)
💻Editor: Meiji Gulo
