Siaran Kabar | TANJUNGBALAI – Di tengah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara generasi muda dan lembaga legislatif untuk membahas berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, Kamis (11/6/2026).
Audiensi dipimpin langsung oleh Rizqalsya Toyibi yang memperkenalkan kepengurusan baru PD KAMMI Tanjungbalai dengan mengusung tema "Energi untuk Indonesia". Dalam pemaparannya, Rizqalsya menegaskan bahwa organisasi mahasiswa tidak boleh hanya hadir sebagai pelengkap demokrasi, melainkan harus menjadi bagian dari kekuatan sosial yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat sekaligus mengawal jalannya pembangunan daerah.
Menurutnya, salah satu ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya terletak pada capaian administratif, tetapi pada kemampuan menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, KAMMI Tanjungbalai membawa sejumlah aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait pelayanan air bersih dan pasokan listrik yang masih menjadi keluhan sebagian warga.
"Kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan listrik bukanlah persoalan kecil. Ketika pelayanan dasar masih menjadi keluhan yang berulang, maka perlu ada evaluasi dan langkah konkret agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari," ujar Rizqalsya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan yang baik harus mampu menyentuh persoalan yang paling dekat dengan masyarakat. Sebab dalam praktiknya, masyarakat tidak menilai pemerintah dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi dari manfaat yang benar-benar mereka rasakan.
Dalam kesempatan tersebut, KAMMI Tanjungbalai juga memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Tanjungbalai yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Namun apresiasi tersebut dibarengi dengan harapan agar capaian tersebut menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Tengku Eswin memberikan pandangan yang menarik sekaligus edukatif. Menurutnya, opini WTP sering kali disalahpahami sebagai prestasi tertinggi pemerintahan, padahal pada hakikatnya WTP hanyalah indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.
"WTP adalah kewajiban, bukan kemewahan. Pemerintah memang harus transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang dirasakan rakyat," tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup hanya dinilai dari laporan keuangan yang memperoleh predikat baik. Masyarakat juga berhak menilai sejauh mana anggaran daerah mampu menghadirkan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi setiap hari.
Dalam audiensi itu, Tengku Eswin juga menyoroti persoalan narkotika yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda Tanjungbalai. Sebagai daerah pesisir yang memiliki posisi strategis, Tanjungbalai dinilai memiliki tantangan besar dalam menghadapi jaringan peredaran narkoba yang terus mencari celah untuk berkembang.
Ia menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, hingga pemerintah daerah untuk membangun benteng sosial yang kuat.
"Ketika narkoba merusak generasi muda, yang hancur bukan hanya individu, tetapi masa depan daerah itu sendiri. Karena itu, pemberantasan narkoba harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar agenda seremonial atau slogan yang diulang setiap tahun," katanya.
Selain isu pelayanan publik dan narkoba, Ketua DPRD juga mengangkat pentingnya mengembalikan identitas Tanjungbalai sebagai Kota Da'i. Menurutnya, pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi tidak akan memiliki makna yang utuh apabila tidak dibarengi dengan pembangunan karakter, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan.
Ia menilai bahwa berbagai persoalan sosial yang muncul saat ini, termasuk meningkatnya tantangan terhadap generasi muda, menunjukkan pentingnya memperkuat fondasi moral masyarakat. Sebab kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari gedung yang berdiri megah atau angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tetapi juga dari kualitas karakter masyarakat yang menghuninya.
Audiensi tersebut kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara DPRD Kota Tanjungbalai dan PD KAMMI Tanjungbalai. Kedua pihak sepakat bahwa pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki energi, idealisme, dan keberanian untuk menyampaikan kritik secara konstruktif.
Penulis : Arif
